Pengertian
Koperasi dan Prinsip – Prinsip Koperasi
A. Pengertian Koperasi
1.
Definisi ILO
Difinisi
koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO
(International Labor Organization) sebagai berikut.
“Cooperative
defined as an association of persons usually of limited means, who have
voluntarily joined together to achieve a common economic end through the
formation of a democratically controlled business organization, making
equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of
the risk and benefits of the undertaking.”
Dalam
definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai
berikut.
·
Koperasi adalah perkumpulan orang –
orang
·
Penggabungan orang – orang tersebut
berdasarkan kesukarelaan
·
Terdapat tujuan ekonomi yang ingin
dicapai
·
Koperasi yang dibentuk adalah suatu
organisasi bisnis atau badan usaha yang diawasi dan dikendalikan secara
demokratis
·
Terdapat konstribusi yang adil terhadap
modal yang dibutuhkan
·
Anggota koperasi menerima resiko dan
manfaat secara seimbang
2.
Definisi Chaniago
Arifinal
Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang – orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada
anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan
usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
3.
Defenisi Dooren
P.J.V.
Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima
secara umum (Nasution, M. dan M. Taufiq, 1992). Kendati demikian, Dooren masih
tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut.
“The
is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the
common principle is that a cooperative union is an association of member,
either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit
of a common economic objective.”
Di
sini, Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah
hanya kumpulan orang – orang, akan tetapi dapat juga kumpulan dari badan –
badan hukum.
4.
Definisi Hatta
Definisi
tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan Moh. Hatta. “Bapak
Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas,
padat, da nada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, “Koperasi
adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
tolong – mrnolong. Semangat tolong – menolong tersebut didorong oleh keinginan
memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat
seorang’.”
5.
Definisi Munkner
Munker
mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga”
secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga
semata – mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong –
royong.
6.
Definisi UU No. 25/1992
Definisi
Koperasi Indonesia menurut UU No 25/1992 tentang perkoperasian adalah sebagai
berikut.
“Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum koperasi,
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”
Berdasarkan
batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut.
·
Kopeasi
adalah Badan Usaha
Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus
memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis,
dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
·
Koperasi
adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hukum koperasi
Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia
bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU No 25/1992 memberikan jumlah minimal
orang – orang atau anggota yang ingin membentuk organisasi koperasi minimal 20
orang, untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi
sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota – anggota tersebut
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
·
Koperasi
Indonesia adalah Koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
Secara singkat, prinsip koperasi ini
pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
·
Koperasi
Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia
merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan
usaha koperasi tidak semata – mata hanya ditunjukkan kepada anggota, tetapi
kepada masyarakat.
·
Koperasi
Indonesia “berazaskan kekeluargaan”
Dengan azas ini, keputusan yang
berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala
keputusan diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas
kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam
setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.
B. Prinsip – Prinsip Koperasi
Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang
digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam
praktik.
·
Prinsip
pertama : keanggotaan Sukarela dan Terbuka
Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan
sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa – jasa
perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa
diskriminasi jender, social, rasial, politik atau agama.
·
Prisip kedua
: Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis
Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan
demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi
dalam penetapan kebijakan – kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan
– keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil – wakil yang dipilih,
bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota – anggota
mempunyai hak – hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi
pada tingkatan – tingkatan lain juga di atur secara demokratis.
·
Prinsip
ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota
Anggota – anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan
secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang – kurangnya sebagian dari
modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota –
anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap
modal. Anggota – anggota membagi surplus – surplus untuk sesuatu atau tujuan –
tujuan sebagai berikut :
* Pengembangan koperasi – koperasi mereka
* Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang – kurangnya
sebagian padanya tidak dapat dibagi – bagi
* Pemberian manfaat kepada anggota – anggota sebanding
dengan transaksi – transaksi mereka dengan koperasi
* Mendukung kegiatan – kegiatan yang disetujui oleh anggota
·
Prinsip
keempat : Otonomi Dan Kebebasan
Koperasi – koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan –
perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota –
anggotanya. Koperasi – koperasi mengadakan kesepakatan –kesepakatan
dengan perkumpulan – perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh
modal dari sumber – sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan –
persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota – anggota serta
dipertahankannya ekonomi koperasi.
·
Prinsip
kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi
Koperasi – koperasi menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan bagi anggota – anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan
karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan
koperasi – koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum,
khususnya orang – orang muda pemimpin – pemimpin opini masyarakat mengenai
sifat dan kemanfaatan – kemanfaatan kerjasama.
·
Prinsip
keenam : Kerjasama diantara Koperasi
Koperasi – koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling
efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja
sama melalui struktur – struktur local, nasional, regional, dan internasional.
·
Prinsip
ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas
Koperasi – koperasi bekerja bagi pembangunan yang
berkesinambungan dari komunikasi – komunitas mereka melalui kebijakan –
kebijakan yang disetujui oleh anggota – anggotanya.
Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari
berbagai sumber, sebagai berikut :
1.
Prinsip menurut Munkner
Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan
dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :
·
7 variabel gagasan umum :
1.
Menolong diri sendiri berdasarkan
kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
2.
Demokrasi ( democracy )
3.
kekuatan modal tidak diutamakan (
neutaralited Capital )
4.
ekonomi ( Economy )
5.
Kebebasan ( Liberty )
6.
Keadilan ( Equity )
7.
Memajukan kehidupan social melalui
pendidikan ( Social Advancement Through Education )
·
12 Prinsip koperasi :
1.
Keanggotaan bersifat sukarela
(Valuntarily membership )
2.
Keanggotaan terbuka ( Open
membership )
3.
Pengembangan anggota ( Member
Promotion )
4.
Identitas sebagai pemilik dan
pelanggan ( Identity of co-owners and customers )
5.
Manajemen dan pengawasan
dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)
6.
Koperasi sebagai kumpulan orang –
orang ( Personal Cooperation)
7.
Modal yang berkaitan dengan aspek
social tidak dibagi (Indivisible social capital)
8.
Efisiensi ekonomi dari perusahaan
koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)
9.
Perkumpulan dengan sukarela (
Valuntarily association )
10.
Kebebasan dalam pengambilan
keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision
making)
11.
Pendistribusi yang adil dan merata
akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)
12.
Pendidikan anggota ( Member
Education )
2.
Prinsip menurut Rochdale ( Equitable
Pioner’s Rochdale )
Prinsip
– prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :
1.
Pengawasan secara demokratis (
Democratic Control )
2.
Keanggotaan yang terbuka ( Open
membership )
3.
Bunga atas modal dibatasi ( a fixed
or limited interest on capital )
4.
Pembagian sisa hasil usaha ( SHU )
kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution
of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
5.
Penjualan sepenuhnya dengan tunai (
Trading strictly on a cash basis )
6.
Barang – barang yang dijual harus
asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
7.
Netral terhadap politik dan agama (
Political and religious neutrality )
Prinsip – prinsip koperasi Rochdale
ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :
1.
Pembelian barang secara tunai
2.
Harga jual sama dengan harga barang
pasar setempat
3.
Mutu barang baik, timbangan dan
ukurannya benar
4.
Pemberian bunga atas modal dibatasi
5.
Keuntungan dibagi berdasarkan
banyaknya pembelian
6.
Sebagian keuntungan dipergunakan
untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
7.
Keanggotaan terbuka untuk umum,
netral terhadap agama dan politik
8.
3. Prinsip menurut Raiffeisen
Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :
1.
Swadaya
2.
Daerah kerja terbatas
3.
SHU untuk cadangan
4.
Tanggung jawab anggota tidak
terbatas
5.
Pengurus bekerja atas dasar
kesukarelaan
6.
Usaha hanya kepada anggota
7.
Keanggotaan atas dasar watak, bukan
uang
Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal
dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W
Raiffeisen adalah :
1.
Petani dibiasakan untuk menabung
2.
Adanya pengawasan terhadap pemakaian
kredit
3.
Keanggotaan dibatasi agar antar
anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
4.
Pengelolaan oleh anggota dan tidak
mendapat upah
5.
keuntungan bersih menjadi milik
bersama
Koperasi ini menjadi kredit union
dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.
4. Prinsip menurut
Schulze
Untuk
membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :
1.
Membeli saham untuk menjadi anggota
2.
Mengumpulkan modal dari penyambung
yang mau memberikan uangnya sebagai modal
3.
Membatasi pinjaman untuk jangka
pendek
4.
Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
5.
Menggaji para pengurus
6.
Membagi keuntungan kepada para
anggota
Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota (
urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :
1.
Swadaya
2.
SHU untuk cadanan dan untuk
dibagikan kepada anggotanya
3.
Tanggung jawab anggota terbatas
4.
Pengurus bekerja dengan mendapatkan
imbalan
5.
. Usaha tidak terbatas tidak hanya
untuk anggota
5. Prinsip menurut
ICA ( International Cooperative Allience )
ICA ( International Cooperative alliance ) yang didirikan
pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia. Dalam
BAB IV Undang – undang NO. 12 Tahun 1967 yang membahas asas dan sendi dasar
koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong
– royongan, sednagkan dalam sendi dasar koperasdi di antaranya dimasukan
keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut masing –
masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua ini oleh
ICA dikelompokkan sebagai Cooperative Principles.
Sidang ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip
koperasi, dirinci sebagai berikut:
* Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya
pembatasan yang dibuat – buat ( Open and voluntarily membership )
* Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
(Democratic control – one member one vote)
* Modal menerima bunag yang terbatas, itupun bila ada (
Limited interest of capital )
* SHU dibagi tiga :
1) Sebagian untuk cadangan
2) Sebagian untuk masyarakat
3) Sebagian untuk dibagikan
kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing
* Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus
menerus (Promotion of Education)
* Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat,
baik di tingkat regional, nasional, maupu internasional (Intercooperative
network)
6. Prinsip menurut
M.M Coady
M.M Coady mengembangkan bentuk koperasi dengan cara
mengadakan pendidikan kepada orang yang telah dewasa. Lembaga pendidikan formal
yang membantu mengembangkan koprasi tersebut adalah Coady International
Institute di Kanada.
7. Prinsip – prinsip
koperasi Indonesia
* Menurut Undang – undang No.12 Yahun
1967
Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi
Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang
menyangkut perkoperasian, yaitu :
1) Undang – undang No. 79 Tahu
1958 tentang perkumpulan koperasi
2) Undang – undang No. 14
Tahun 1965
3) Undang – undang No. 12
Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian
4) Undang – undang No. 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian
Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut
undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut
1.
Sifat keanggotaannya sukarela dan
terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
2.
Rapat Anggota merupakan kekuasaan
tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
3.
Pembagian SHU diatur menurut jasa
masing – masing anggota
4.
Adanya pembatasan bunga atas modal
5.
Mengembangkan kesejahteraan anggota
khususnya dan masyarakat umumnya
6.
Usaha dan ketatalaksanaannya
bersifat terbuka
7.
Swadaya, swakarta, dan swasembada
sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri
* Menurut Undang – undang No. 25 Tahun 1992
Prinsip – prinsip menurut undang – undang No. 25 tahun 1992
Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi
adalah sebagai berikut :
1) Keanggotaan bersifat
sukarela dan terbuka
2) Pengelolaan dilakukan
secara demokratis
3) Pembagian Sisa Hasil Usaha
( SHU ) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing –
masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
4) Pemberian balas jasa
terhadap modal terbatas
5) Kemandirian
6) Pendidikan perkoperasian
7) Kerjasama antar koperasi
Sumber
: Sitio, Arifin dan Halomon Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, Erlangga,
Jakarta, 2001.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar